Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga mengadakan Kuliah Umum Dosen Tamu bertemakan Kewarganegaraan bagi mahasiswa angkatan 2022 pada Sabtu, 26 November 2022. Kegiatan yang diadakan di Gedung Teatrikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini di hadiri oleh Dosen MSD Yogyakarta, Imam Ghozali, S. Ag., M. A. selaku narasumber dan beberapa dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Materi yang dipaparkan oleh Imam Ghozali berkenaan dengan desentralisasi atau yang dikenal dengan Otonomi daerah. Beliau mengatakan, pada era sekarang ini kita dituntut bagaimana menjadi warga negara yang harus berpartisipasi menjadi bagian dari warga negara yang aktif, baik itu dalam pembelaan negara maupun di dalam membangun negara ini. Termasuk dalam menjaga keutuhan kesatuan negara republik Indonesia.

“Maka dalam konteks ini saya kira kita harus faham otonomi daerah. Di dalam otonomi daerah, Indonesia ini memiliki pengalaman sejak berdiri nya, negara kita memiliki cita-cita, keinginan, kemauan, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang desentralistis” ujarnya.

Desentralisasi merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dengan adanya desentralisasi atau yang sekarang kita kenal dengan otonomi itu, maka perkembangan daerah menjadi sangat cepat sekali. Hal ini dibuat dalam rangka menjaga agar tidak terjadi diskriminasi dalam pembangunan di Indonesia. Daerah yang dahulunya adalah daerah tertinggal bisa menjadi kebanggan Indonesia karena adanya otonomi daerah tersebut. Seperti contoh, rancangan pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan Tengah yang akan memajukan perkembangan daerah tersebut yang dahulunya hanya merupakan daerah tertinggal.

Selanjutnya ia menyebutkan dampak positif dari otonomi daerah ini adalah kreatifitas lokal masing-masing daerah mampu berkompetisi dan berlomba-lomba memajukan daerah nya. Otonomi memberikan keluasan peluang ke setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerahnya.”Kalau pengusahanya baik, politisi nya baik, pemerintahannya baik, maka otonomi akan berhasil dengan baik. Jika pemerintahan tidak siap maka otonomi akan mengalami kegagalan.” Pungkasnya.