KPI- Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan Kuliah Tamu dengan tema ‘Menguak Pers Rusia’, Kamis (10/3). Forum yang digelar dalam jaringan (daring) tersebut menghadirkan DoktorJournalism and Mass Communication St Petersburg State University Russia, Albert Muhammad, Ph.D. Selain menyampaikan sejarah dan perkembangan pers di Rusia, dosen prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta itu juga menyinggung terkait informasi tentang Rusia di media Internasional yang bertumpu pada perspektif barat.

“Sejak Uni Soviet pecah pada tahun 90-an, media di rusia sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah. Sebagai gambaran, kondisi pers di sana hamper mirip di Indonesia pada orde baru,” katanya.

Albert menyebut saluran media yang ada di Rusia dikuasai oleh media resmi pemerintah. Adapun media oposisi yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan-kebijakan istana tetap dibiarkan hidup namun dengan pengawasan ketat. Dia mengisahkan dalam satu decade terakhir beberapa media oposisi diketahui telah dicabut izinnya karena ‘menggoyang’ Kremlin.

“Pada 2013, saat saya masih di sana, ada media oposisi memberitakan tentang kasus korupsi di pemerintahan. Besoknya kantor koran itu udah disegel pemerintah. Sebenarnya pemerintah memberi kelonggaran untuk mengkritik kinerja pemerintah, dengan catatan jangan menyentuh presiden. Ini sama di Indonesia, silahkan kritik menteri tapi jangan sentuh ‘Cendana’,” paparnya.

Kejadian lainnya, lanjut Albert, ada seorang oposisi yang lantang mengkritik presiden pada pagi hari kemudian tewas tertembak malam harinya. Penembak oposan itu akhirnya diadili dan dipenjara. Namun dalang dari pembunuhan itu tidak tersentuh hokum sama sekali. “ini menunjukkan seberapa otoriternya pemerintah Rusia dalam mengatur kebebasan berpendapat di depan public,” tandasnya.

Di tengah-tengah kebebasan persyang dikekang pemerintah, Rusia juga masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah terkait penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah di media internasional. Albert menyebut informasi tentang Rusia masih berkiblat pada pemikiran media Amerika. Hal ini tidak menguntungkan lantaran posisi politik kedua Negara tidak berada dalam satu kutub. Dia mencontohkan informasi terkait konflik Rusia-Ukraina beberapa waktu terakhir. Berita yang muncul di Indonesia diyakini hasil ‘gorengan’ media Amerika dan sekutunya.

“Rusia ini kan punya bahasa sendiri. Hurufnya pun berbeda. Tidak memakai bahasa Inggris. Sedangkan informasi yang ada di Indonesia sebagian besar terjemahan berbahasa Inggris. Tentunya perspektif dan diksi yang dipilih pun menyesuaikan kepentingan yang menerjemahkan,” ucapnya.

Salah satu contohnya adalah diksi ‘invasi’ yang digemborkan media barat untuk menyebut aksi Vladimir Putin. Padahal presiden Rusia tersebut tidak pernah mengeluarkan pernyataan dengan pilihan kata tersebut. “Putin sejak awal menggunakan kata ‘demiliterisasi’. Menggunakan militer untuk masuk wilayah Donbass, lalu menguasai kota dan mengusir baik-baik militer ukraina di sana. Tapi media barat, termasuk yang ada di sini selalu invasi, invasi, invasi,” tandasnya.

Sementara itu, Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Nanang Mizwar Hasyim mengatakan,karakteristik media di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh system pemerintahan yang ada. Dia mencontohkan negara-negara kiri, seperti Jerman, Tiongkok dan Kuba, menggunakan media sebagai corong program dan kebijakan dari pemerintahan.“saya kira di Rusia sama dengan apa yang dilakukan Jerman pada masa Hitler, dalam hal ini yang baik-baiknya bukan Nazi dan Rasisnya. Berbeda dengan Indonesia, kebebasan medianya sudahlossdoll,” katanya.

Kaprodi berharap mahasiswa dan masyarakat membuka pandangan terkait karakteristik media baik di dalam negeri maupun media Internasional. Termasuk salah satunya adalah mengetahui sudut pandang media dalam meliput sebuah konflik internasional. (.)